LIMA PULUH TAHUN KEBIJAKAN EKONOMI DI ACEH
DITULIS BERDASARKAN TANGGAL PERINGATAN
26 MARET 1873 – 26 MARET 1923
OLEH
JOH. LANGHOUT
JURNALIS
DENGAN “KATA PENGANTAR” DARI
MANTAN WAKIL PRESIDEN DEWAN HINDIA BELANDA,
LETNAN JENDERAL H. N. A. SWART;
KATA PENGANTAR DARI GUBERNUR ACEH
DAN WILAYAH SEKITARNYA SAAT INI, A. G. H. VAN SLUYS
DAN BANYAK FOTO
N.V. TOKO BUKU V/H W. P. VAN STOCKUM & ZOON
DEN HAAG — 1923
KATA PENGANTAR
Dalam pengantar karya ini, penulis mengeluhkan bahwa dalam literatur yang ada tentang Aceh, hampir tidak ada karya yang memberikan perhatian khusus pada apa yang telah dicapai di Aceh di bawah pemerintahan Belanda dalam bidang ekonomi selama bertahun-tahun. Menurutnya, literatur tersebut membuat orang Belanda dan orang asing melihat wilayah itu dengan cara yang sangat sepihak, sehingga banyak yang hanya tahu bahwa Aceh selama bertahun-tahun menjadi tempat pertempuran berdarah.
Penulis tidak ingin termasuk di antara mereka, karena studinya telah memberinya keyakinan bahwa Belanda juga telah melakukan hal lain di Aceh, yaitu mencapai sesuatu yang besar di bidang ekonomi dan politik. Penulis ingin membuktikan pernyataan ini dan menunjukkan kebenarannya dengan fakta-fakta.
Akhirnya, penulis dengan puas mengatakan bahwa baik di Hindia Belanda maupun di Belanda, masih ada orang-orang yang berani mengucapkan kata penghargaan untuk semua yang telah dan sedang dilakukan demi kepentingan sejati dari sebuah negara yang “ditaklukkan” dan rakyat yang “dikuasai”.
Tidak diragukan lagi, dalam beberapa tahun terakhir, pengetahuan di Belanda tentang wilayah Hindia Belanda secara umum telah meningkat, meskipun belum besar, dan minat terhadapnya sejalan dengan peningkatan tersebut. Setiap upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan minat ini patut dipuji, terutama untuk wilayah yang begitu menarik seperti Aceh.
Sebuah publikasi seperti ini pasti dapat berkontribusi untuk tujuan tersebut dan karenanya layak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Setelah perjuangan panjang dan keras, akhirnya kami berhasil mengakhiri semua perlawanan di Aceh, dan selama sekitar sepuluh tahun terakhir, telah tercipta keadaan damai dan tertib yang memberikan harapan terbaik untuk masa depan dan hanya membutuhkan waktu untuk berkembang.
Den Haag, 31 Maret 1923
H. N. A. SWART
Mantan Gubernur Sipil dan Militer
Aceh dan Wilayah Sekitarnya
—
GUBERNUR VAN SLUIJS TENTANG ACEH
Tujuan dari karya ini adalah untuk memperingati bahwa 50 tahun yang lalu, keterlibatan kita dalam urusan Aceh dimulai, tetapi juga — dan tidak kalah pentingnya — untuk memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah kita capai di bidang ekonomi di Aceh demi kepentingan negara dan rakyat sejak saat itu. Diharapkan bahwa publikasi semacam itu akan sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan tentang Aceh dan penduduknya di kalangan rakyat Belanda, saya dengan senang hati memenuhi permintaan penyusun karya ini untuk menulis kata pengantar singkat.
Penaklukan rakyat Aceh telah mengorbankan banyak nyawa dan membutuhkan banyak keberanian, kebijakan, dan kesetiaan untuk mencapai keadaan yang tertib dan damai. Mencapai keadaan yang memuaskan setelah itu hanya dapat diperoleh dengan banyak pengorbanan finansial, di mana para pejabat yang terlibat harus menunjukkan lebih banyak taktik, kebijakan, dan dedikasi dibandingkan di tempat lain.
Jangan lupa bahwa kondisi perang yang berkepanjangan telah sangat mempengaruhi psikologi orang Aceh: dan cerita-cerita perang masih diwariskan oleh orang tua kepada generasi yang akan datang. Hal ini jelas mempengaruhi pandangan orang Aceh tentang kita dengan cara yang tidak simpatik.
Memperbaiki hubungan dengan rakyat yang memiliki mentalitas seperti itu membutuhkan pengorbanan dari kita sebagai kekuatan kolonial. Untuk mendapatkan pengorbanan tersebut, dan untuk meyakinkan semua orang bahwa hal itu diperlukan, minat terhadap Aceh yang indah dengan rakyatnya yang kuat harus dibangkitkan.
Kita harus selalu ingat bahwa adalah kewajiban kita untuk secepat mungkin membawa rakyat yang berjuang untuk kemerdekaannya ini — cinta kebebasan yang pasti kita, orang Belanda, hargai — di bawah naungan kita.
Februari 1923, Koeta Radja.
VAN SLUIJS
DAFTAR ISI
Pengantar dari Yang Mulia Jenderal Swart
Gubernur Van Sluys tentang Aceh
Pendahuluan
Aceh di Masa Lalu
PACIFIKASI OLEH PEMERINTAH
Aceh setelah 1873
Aceh di Bawah Pemerintahan Sipil
1881—1884
1884—1898
1898—1904
1904—1905
1905—1908
1908—1918
1918—1922
Aceh Saat Ini
Tram Aceh
PACIFIKASI DAN INISIATIF SWASTA
Sabang
Perusahaan Pelayaran
Eksplorasi Minyak
Penebangan Kayu di Simaloer
Penanaman Karet di Pantai Timur Aceh
Pilar-pilar Pacifikasi
Modal Asing di Aceh
Kata Penutup
—
PENDAHULUAN
Penghargaan, kepada siapa penghargaan diberikan….
Bukanlah halaman-halaman sejarah politik kita yang sudah menguning yang mengingatkan saya akan peristiwa tersebut; bukan pula buku-buku resmi yang tebal, yang tersimpan di Kementerian Koloni, yang membawa tanggal yang hampir terlupakan itu ke perhatian saya, — melainkan hanya sebuah Almanak Leiden yang sederhana dari bertahun-tahun yang lalu; yang seperti ini: dengan sampul perkamen, yang oleh nenek kita untuk berjaga-jaga diikat dengan tali tambahan, dan dengan isi yang kaya akan ramalan cuaca, yang oleh kakek kita mungkin akan disumpah; itu adalah sebuah — sayangnya semakin ketinggalan zaman — panduan lama yang terpercaya dari masa lalu, di mana saya, di bawah judul “Kronik Singkat”, membaca:
1873. 26 Maret atas nama Pemerintah Belanda, setelah beberapa kali mencoba penyelesaian damai, perang dinyatakan kepada Sultan Aceh dan operasi militer dimulai pada 6 April….
• •
Itu tertulis dengan sangat biasa!
Di antara berbagai peristiwa yang lebih atau kurang mengguncang dunia, yang setiap tahun diingatkan oleh Almanak Leiden, juga termasuk fakta bahwa Belanda untuk pertama kalinya memutuskan untuk bertindak nyata di Sumatra Utara. Dan kenangan yang tak terduga dan tak disangka-sangka itulah yang membuat saya memutuskan untuk menyusun sebuah karya, yang akan menunjukkan dengan cara yang sederhana dan populer, dengan bantuan berbagai gambar, apa yang telah dicapai oleh Pemerintah Belanda serta inisiatif swasta di bidang ekonomi di Aceh dan wilayah sekitarnya selama lima puluh tahun sejak tahun 1873.
Untuk pertanyaan yang mungkin muncul, mengapa hanya hasil ekonomi dari Pemerintahan Belanda di Aceh yang diangkat—dan bukan keuntungan militer yang dicapai oleh Pemerintahan yang sama…. untuk pertanyaan yang wajar ini, saya memiliki dua jawaban. Pembaca yang tertarik yang saat ini mencari “bacaan” tentang sejarah wilayah Aceh dan sekitarnya di perpustakaan pribadi atau resmi, akan menerima tumpukan buku! Satu buku lebih besar dan lebih tebal dari yang lain! Buku-buku ini menunjukkan keahlian militer dan kecerdasan penaklukan yang luar biasa dari para perwira tinggi dan rendah di Hindia Belanda.
—
Tetapi ada jawaban kedua.
Jawaban ini mungkin meninggalkan wilayah objektivitas mutlak dan memiliki karakter yang lebih subjektif.
Hal ini berasal dari apa yang telah saya sebutkan sebelumnya: Kita, orang Belanda, dan bahkan mereka yang termasuk dalam komunitas asing, hingga kini telah melihat wilayah Aceh dan sekitarnya dengan cara yang sangat sepihak.
Saya tidak ingin mencoba menentukan apakah sejarah Aceh benar-benar merupakan halaman gelap dalam Sejarah Kolonial negara kita. Saya juga tidak ingin bergabung dengan banyak orang yang hanya bisa melihat wilayah Aceh dan sekitarnya melalui kacamata yang dipenuhi asap mesiu, dan yang hanya mengenal ujung utara Sumatra sebagai karikatur tentara Belanda dengan jari-jari yang berlumuran darah….
Karena memang Belanda telah melakukan sesuatu yang besar di bidang ekonomi dan politik di wilayah Aceh dan sekitarnya.
Membuktikan pernyataan itu dan menunjukkan kebenaran dari pernyataan tersebut…. itulah tujuan ganda yang saya harapkan dengan pembuatan karya ini.
Dengan keberanian yang pantas dan tanpa rasa takut, saya dengan senang hati menyerahkan penilaian kepada orang lain, kepada opini publik, apakah melalui kata-kata tertulis dan gambar yang direproduksi, buku kecil ini mencapai tujuan yang dimaksudkan.
Keyakinan saya berasal dari keyakinan kuat bahwa di Hindia Belanda, serta di Tanah Air, masih ada orang-orang yang tidak memihak yang tertarik pada Wilayah Seberang Laut kita; orang-orang yang, di samping banyak kritik di satu sisi, masih berani mengucapkan kata penghargaan untuk semua yang telah dan sedang dilakukan demi kepentingan sejati dari sebuah negara yang “ditaklukkan” dan rakyat yang “dikuasai”.
—
DE SCHRIJVER
Weltevreden
Leiden, 1922—1923.
I. ACEH DI MASA LALU
Belum lama ini, literatur tentang Hindia Belanda diperkaya dengan sebuah buku karya J. E. Stokvis, seorang jurnalis Belanda yang terampil dan mantan Pemimpin Redaksi De Locomotief. Buku tersebut berjudul “Dari Wilayah Eksploitasi ke Pemerintahan Sendiri” yang memberikan pandangan yang jelas namun kontroversial tentang kondisi politik Hindia Belanda saat ini, terutama terkait dengan usulan terbaru untuk merevisi pemerintahan di Wilayah Seberang Laut kita.
Judul yang dipilih oleh rekan Stokvis — tetapi dalam arah yang berlawanan, ingin saya gunakan untuk bab pertama ini, yang membahas tentang “Aceh di masa lalu” hingga saat ketika Wakil Presiden Dewan Hindia saat itu, Tuan Nieuwenhuijzen, menyerahkan ultimatum dari Pemerintah Hindia kepada Sultan Aceh yang berkuasa saat itu, — sebuah periode di mana Aceh — Tuan Stokvis pasti akan setuju dengan saya! — telah berubah “Dari Pemerintahan Sendiri ke Wilayah Eksploitasi”.
Namun, jika kesimpulan yang dicapai oleh Tuan Stokvis berbeda dari yang akan diuraikan di sini, itu hanya karena… sejarah.
Diperlukan keberanian untuk berbicara tentang Aceh sebelum tahun 1873 sebagai Aceh dengan Pemerintahan Sendiri, dan seseorang harus berani menulis tentang Aceh setelah tahun 1873 sebagai Aceh sebagai Wilayah Eksploitasi…
Hanya saja: itu tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat kedua konsep tersebut: — Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Eksploitasi — bagaimana seseorang menilai tujuan dan isi keduanya. Dan juga: Apa yang dikatakan sejarah, apa yang dikatakan fakta tentang sebuah negara di bawah Pemerintahan Sendiri dan sebagai Wilayah Eksploitasi?
• *
Aceh di bawah “pemerintahan sendiri” …
Dan kita tidak perlu kembali lebih jauh dalam sejarah selain ke awal tahun 1500, ketika “pemerintahan sendiri” Aceh dimulai dengan memerdekakan diri dari Pidië dan mengusir Portugis, yang selama bertahun-tahun merupakan salah satu kekuatan terkuat mereka…
Kapal-kapal yang dikirim untuk menyelamatkan komandan mereka gagal, dan pada Juli 1600, kapal-kapal Belanda yang bekerja untuk pemilik kapal dari Zeeland, De Moucheron, kembali ke Tanah Air dengan tangan kosong dan mengalami kerugian besar.
Pengalaman kurang menyenangkan kedua dialami oleh Laksamana Paulus van Caerden, seorang rekan perjalanan Pieter Both, yang datang ke Hindia atas nama beberapa pemilik kapal dari Brabant dan juga mencoba menjalin hubungan dagang dengan Aceh. Kali ini, Sultan, atas dorongan Portugis, mencoba melakukan serangan. Namun, Sultan tidak memperhitungkan Frederik de Houtman, yang setelah mengetahui rencana tersebut, berhasil melarikan diri dari penjara dan memperingatkan laksamana tentang bahaya yang mengancam. Serangan ini juga gagal tanpa ada korban jiwa.
Meskipun berhasil melarikan diri, Frederik de Houtman merasa tidak diinginkan untuk kembali ke Tanah Air. Untuk membela kepentingan rekan senegaranya sebaik mungkin, ia kembali menyerahkan dirinya kepada Sultan Aceh, dengan harapan, jika diperlukan, akan mendapatkan bantuan dari Van Caerden. Namun, laksamana ini sangat mengecewakan kebaikan hati de Houtman; setelah beberapa waktu di pantai Aceh, ia tidak melakukan hal yang lebih baik selain menyita empat kapal milik orang Arab dan meninggalkan pantai, tanpa mempedulikan rekan senegaranya yang masih dalam penahanan.
—
Namun, Sultan segera dipaksa untuk mengambil sikap berbeda terhadap orang Belanda. Portugis yang semakin mendesak menemukan seorang pemimpin yang sangat cocok dalam diri wakil raja Goa untuk mengajukan tuntutan kepada Sultan Aceh guna memperluas wilayah Portugis. Pada tahun 1601, wakil raja tersebut mengirimkan delegasi kepada Sultan Aceh dengan tuntutan agar Sultan menyerahkan salah satu pulau di pantai Aceh, sehingga Portugis dapat membangun benteng di sana. Orang Aceh melihat tindakan ini, mungkin tidak sepenuhnya salah, sebagai ancaman terhadap kemerdekaan mereka — dan mereka berubah haluan.
Pada masa itu, beberapa kapal dari Zeeland, bagian dari armada Middelburg, di bawah komando laksamana De Roy dan Bickers, tiba di pelabuhan dengan tugas dari Pangeran Maurits untuk membawa hadiah dan surat kepada Sultan. Sebuah kesepakatan dibuat, di mana orang Belanda diizinkan untuk mendirikan pabrik. Selain itu, untuk meyakinkan Pemerintah Belanda bahwa Sultan serius dengan pernyataan persahabatannya kali ini, dua utusan yang membawa hadiah dikirim kembali dengan kapal-kapal tersebut kepada Pangeran Maurits. Mereka mengunjungi Pangeran di kamp pengepungan di Grave. Pangeran tidak hanya menunjukkan rasa terima kasihnya.
Hanya satu dari utusan tersebut yang kembali ke Aceh, yang lainnya meninggal sebelum keberangkatan dan dimakamkan di Middelburg.